PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MENUJU GOOD GOVERNANCE DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA DPRD PROVINSI BANTE

Abdul Rauf  Chaerudin

Abdul Rauf Chaerudin

Abstract

Purpose of this study was to examine the effect of knowledge of the supervisory board of the local financial budgets towards good governance by the moderator variable of community participation, transparency, public policy and organizational commitment.

The data obtained in this study is the data as ordinal data collection through a questionnaire using a Likert scale. The data was analyzed using multiple regression method for hypothesis testing using SPSS software.

The results show, that there is no significant positive relationship between the variables of knowledge of the supervisory board of the local financial budgets towards good governance, citizen participation both interaction variables can be pemoderasi relations council knowledge about the budget for the supervision of local finance towards good governance, and the three interaction variables transparency of public policy can not moderate the relationship of knowledge to the supervisory board of the local financial budgets toward good governance. The fourth variable organizational commitment can not moderate the relationship of knowledge to the supervisory board of the local financial budgets toward good governance.

References

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.

Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007. Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. 2007

Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba

Empat. 2002.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Andi, 2002.

Nurlan Darise, Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

Nordiawan, Deddi; dkk. Akuntansi Pemerintahan. Cetakan Ketiga.

Jakarta;Salemba Empat, 2008.

Nordiawan, Deddi; Outra, Iswahyudi; Rahmawati, Maulidah. Akuntansi

Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat. 2007.

Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD)

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kelima Belas.

Bandung: Alfabeta. 2010

Sukrisno, Agoes, I Cenik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi.

Jakarta: Salemba Empat. 2011

Instruksi Keputusan MENDAGRI R.I No. 4 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa UndangUndang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Anggaran, Citra Umbara, Bandung, 2001.

Republik Indonesia, Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, Departemen

Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.

Undang-undang Otonomi Daerah, Fokus Media, Bandung, 2004

Coryanata, Isma. 2007. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.

Sopanah, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijkan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.

Werimon, Simson; Imam Ghozali; Mohamad Nazir. 2006. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris di Provinsi Papua). Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

http://www.google.com/2012/11/11/pengertian komitmen organisasi.html